Tembilahan, (PR)
Penanganan wabah Covid 19 di Kecamatan Keritang oleh pihak Puskesmas Kotabaru terkesan hanya formalitas belaka. Betapa tidak, dana penanganan Covid 19 disinyalir menjadi bancakan pihak Puskesmas yang tidak ada perubahan sama sekali.
Seharusnya dengan anggaran yang konon katanya begitu ‘wah’ dapat dimaksimalkan sedemikian rupa, khususnya dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua LSM AMR (Anugerah Melayu Riau) Kecamatan Keritang, Syahril Saleh pada Putera Riau, Senin (29/06).
Pihaknya sudah beberapa kali mendatangi Puskesmas Kotabaru Seberida, namun tak pernah memperoleh data dan jawaban yang meneduhkan. Staf Puskesmas hanya menjawab sekenanya dan tidak tahu akan persoalan yang ditanyakan, terutama terkait dana penanganan Covid yang ada di Puskesmas (Dinas Kesehatan).
Disebutkan Syahril, bahwa beberapa waktu lalu ia mendatangi pihak Kantor Kecamatan Keritang dan mempertanyakan seputar anggaran penanganan Covid 19. Saat itu, Jamal, staf Kecamatan menyebut bahwa anggaran ada di Dinas Kesehatan (Puskesmas) yang jumlahnya miliaran. Dikatakannya, bahwa sebaiknya pihak LSM mempertanyakan langsung baik-baik ke Puskesmas Kotabaru.
Ketua LSM AMR, Syahril Saleh
Dalam hal ini, LSM AMR mendukung program Bupati Inhil HM Wardan untuk menerapkan konsep manajemen masjid dalam bidang anggaran, dalam artian transparan, akuntabel dan disclosure. Karena fakta di lapangan selama ini, bawahan dari Bupati Inhil cenderung tertutup dan diduga tidak mengindahkan instruksi atasan.
Memang, diakui ada kegiatan bagi-bagi masker dari Puskesmas beberapa waktu lalu. Namun, ketika pihak LSM meminta masker tersebut, staf Puskesmas malah menolak memberikan. “Katanya itu hanya untuk petugas kesehatan, lalu mana yang untuk rakyat itu,” ungkap Syahril saat memberikan laporan pada Putera Riau.
Malah, Kepala Puskesmas Kotabaru Seberida, Ardiyanto, yang kabarnya baru memiliki mobil Avanza baru di rumahnya, sulit untuk ditemui. “Sudah beberapa kali dicari, namun jarang ada,” katanya menjelaskan.
Saat penelusuran ke desa pun, tidak ada masyarakat yang menyebutkan ada kegiatan dari Puskesmas Kotabaru sendiri. Di Desa Kembang Mekar Sari saja misalnya, kegiatan penyemprotan itu malah dilakukan atas aspirasi anggota dewan (Muammar). “Penyemprotan kemarin itu oleh anggota dewan bukan Dinas Kesehatan,” sebut Inas, staf Desa Kembang Mekar Sari seperti yang diungkapkan oleh Syahril Saleh. Belum ada terdengar kegiatan yang ditaja oleh Ardiyanto selaku Kepala Puskesmas yang baru. Kinerjanya pun dipertanyakan dan diduga lebih banyak kegiatan seremoni via sosial media. Pertanyaan yang muncul adalah kemana anggaran penanganan Covid 19 di Puskesmas Kotabaru Keritang?
Sementara dari pantauan selama ini, pihak TNI dan Polri yang selalu ditemukan berada di depan dalam kegiatan penyemprotan dan Gaplin (Penegakan Disiplin). Semestinya, garda terdepan itu adalah pihak Dinas Kesehatan, karena merekalah ujung tombak penanganan Covid 19 selama ini. Nah, lho…
Rencananya, dalam waktu dekat, LSM Anugerah Melayu Riau akan melaporkan hal ini pada Bupati Indragiri Hilir agar kedepan tidak ada kesemrawutan dalam pengelolaan anggaran, baik transparansinya pada publik, terlebih lagi pada pihak yang berkepentingan. “Akan kita telusuri lebih jauh,” pungkasnya. (pr)