Nias, (PR Nias)
10 miliar lebih anggaran pemeliharaan jalan di wilayah Kepulauan Nias yang bersumber dari APBD Pemprovsu (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) tahun 2018 melalui UPTJJ Gunungsitoli diduga telah dimark-up dan berpontensi KKN. Hal tersebut terlihat pada penuturan salah seorang staf UPTJJ Gunungsitoli pada Senin lalu (17/06) pada PR.
Tanpa mau disebut namanya, ia mengungkapkan bahwa anggaran 10 M tersebut dibagi setiap Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias. “Khusus Kabupaten Nias Utara dialokasikan sebesar 3 M,” ujarnya.
Sementara itu, menurut warga Nias Utara, A Melvan, anggaran pemeliharaan jalan Provinsi tahun 2018 di Kabupaten Nias Utara sudah terealisasi hanya sekitar 700 juta saja. “Yang lainnya dikemanakan, dan hal ini perlu dipertanyakan,” celetuknya.
Namun ketika dikonfirmasi pada Equator J Daeli, Kepala UPTJJ Gunungsitoli, dirinya tidak bisa memberikan keterangan terkait rincian/realisasi anggaran tersebut karena data sedang dipegang BPK Perwakilan Sumut. “Mereka sedang melakukan pemeriksaan,” ujarnya pada Selasa (18/06).
Memperhatikan hal tersebut, anggaran pemeliharaan jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara yang tidak ada realisasinya diduga telah dikantongi oleh Ka. UPTJJ Gunungsitoli.
Publik meminta kepada Gubernur Sumut untuk segera mengevaluasi Ka. UPTJJ Gunungsitoli yang tidak transparan dalam mengelola anggaran keuangan negara. (Ken Gea)
