Pekanbaru, (PR)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru melakukan perubahan struktural pada alat kelengkapan Komisi. Hal ini disampaikan melalui Rapat Paripurna penetapan perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan dewan yang digelar pada Selasa lalu (12/2/2019).
Ketua Paripurna, Jhon Romi Sinaga mengatakan bahwa perubahan struktural dalam suatu lembaga adalah suatu hal yang biasa dan wajar.
“Ini adalah suatu penyegaran. Karena kan anggota dari fraksi masing-masing pingin juga merasakan duduk di Komisi lain. Contohnya mungkin yang di komisi III ada yang ingin merasakan bagaimana di Komisi I dan sebaliknya. Selain itu aturannya juga ada kok,” ungkapnya.
Menjadi pusat perhatian adalah Ketua Komisi IV yang sebelumnya dijabat Ida Yulita Susanti dicopot dan dipindahkan ke Komisi III dan hanya menjadi anggota.
Apalagi sebelumnya, publik Pekanbaru sudah heboh akibat ‘nyanyian’ seriosa Ida ini yang menyatakan bahwa semua anggota dewan bermain proyek, bukan hanya dirinya. Umpan matang dari Ida Yulita Susanti itu sudah sewajarnya disambar pihak berkompeten untuk menindaklanjuti lebih jauh.
Sebagaimana diketahui, Ida Yulita Susanti dari Partai Golkar ini terlibat jual beli proyek dimana setiap paket dijual senilai 15 persen dari nilai setiap paket proyek tersebut kepada kontraktor. Ida pun disebut ‘bermitra’ dengan Sekdako Pekanbaru, M Noer dalam menjalankan aksinya. Ida menyetorkan 10 persen kepada M Noer dan 5 persen didapatkannya.
Ketika terendus kasus ini, nyanyian Ida makin tinggi dengan sebuah ultimatum jika dirinya kena, akan membongkar semua anggota dewan lain yang bermain. Wah wah wah….
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, H. Syahril enggan memberikan komentar terkait aksi solorun anggota yang bernyanyi akibat belitan kasusnya. Beberapa kali dihubungi, tidak tersambung, demikian dengan pesan konfirmasi dari Putera Riau yang belum dijawab.
Putera Riau mempertanyakan langkah Ketua DPRD Kota Pekanbaru atas kasus Ida Yulita Susanti (anak buahnya di Golkar dan parlemen, red) dengan Sekdako Pekanbaru HM Noer yang jelas terlibat konspirasi permainan proyek pemerintah.
Kemudian, mungkinkah pencopotan Ida dari Ketua Komisi sebagai langkah pengamanan bagi parlemen dan Partai Golkar agar tidak tersangkut lebih jauh ? Publik masih menunggu kejelasannya.
Apakah ada hubungan dengan internal Partai sendiri, belum dapat diketahui. Sebab publik masih bertanya-tanya, fee proyek yang didapat selama ini kemana saja alokasinya serta bagaimana fungsi pengawasan anggota dewan dalam proyek pemerintah jika yang bermain proyek justeru dirinya sendiri selaku berkapasitas pengawasan. Nah lho…. ? (beni/fadil/pr)
