Jakarta, (puterariau.com)
Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan menyampaikan kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan salah satu daerah di wilayah perbatasan bisa juga dikatakan daerah 3T (Tertinggal, terdepan dan terluar) di Kementerian KKP, Selasa (27/02/2018).
Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti beserta Forum Kepala Desa didampingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Kadis PMD Kabid Perkebunan, Kabid Fisik Bappeda, Kabag dan beberapa pegawai di OPD Dinas Perikanan.
Pimpinan DPRD Fauzi Hasan berharap kepada Kementerian KKP, Dirjen Perikanan Tangkap untuk memberikan perhatian khusus mengenai bantuan alat tangkap bagi nelayan di Meranti, menambah kuota penerima bantuan kesejahteraan nelayan melalui asuransi nelayan, membantu sarana dan prasarana TPI yang ada di Meranti agar lebih maksimal.
Juga meminta perhatian agar Meranti mendapat bantuan program kampung nelayan yang sejalan dan include dengan pembangunan infrastruktur perumahan, akses jalan bagi nelayan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Meranti.
Mengingat penyumbang angka kemiskinan di Meranti tersebut adalah dari masyarakat nelayan, diharapkan pada tahun 2018 dan 2019 nantinya bisa mewujudkan program yang disusun oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pihak Kementrian KKP Bapak Ir. Yuliadi
Sesditjen Perikanan Tangkap menjelaskan 3 hal sebagai berikut, yakni akan siap membantu peningkatan perlatan tangkap (mesin) untuk nelayan tradisional. Dengan catatan nelayan tersebut memiliki koperasi atau KUB.
Kemudian meminta kepada daerah agar mengajukan program yang singkron dengan program Kementerian dan selanjutnya coba mengkomunikasikan dan berkordinasi dengan pihak BUMN agar bisa mengarahkan dana CSR untuk membantu nelayan Meranti.
“Dengan melahirkan program unggulan dan pembinaan terhadap nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti,” tutup Ir Yuliadi. (Agus/setwan)
