oleh

Abaikan Trisakti, Jokowi Berselingkuh Dengan IMF Dan Bank Dunia

Jakarta, (puterariau.com)

Pilihan Presiden Joko Widodo yang akhirnya memilih berselingkuh dengan IMF dan Bank Dunia adalah konsekuensi karena Presiden Jokowi  terlalu banyak blusukan dan cari panggung dari pada fokus memajukan  konsep Triksakti yang dirumuskan pada saat Pilpres 2014 lalu.

Jadi sudah pantas banyak orang yang kecewa dengan Jokowi. Apalagi setelah berbulan madu dengan IMF dan Bank Dunia, indeks kesenjangan gini ratio 0,39 termasuk tinggi yang seharusnya justru lebih baik dari yang telah dicapai sekarang ini.

“Akibat dari Trisakti yang dipunggungi oleh IMF dan Bank Dunia membuat ekonomi kita bergerak lamban,” kata peneliti ekonomi dari Ekonid Gede AP Sandra saat ditemui di Jakarta Jumat pekan lalu (28/9/2018).

Yang tidak kurang lebih penting adalah masih banyak boneka IMF dan Bank Dunia yang berada di sekeliling Jokowi yang berkiblat kepada  Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bekas pejabat IMF dan Bank Dunia, ungkapnya.

“Ini sungguh sangat menyedihkan. Dari sisi fiskal kita memberlakukan anggaran ketat dengan banyak menghapus subsidi seperti subsidi energi dan jaring pengaman sosial, yang  justru telah menyebabkan ekonomi rakyat semakin berat di tengah upah buruh yang terus tertekan yang berpengaruh pada sisi daya beli,” imbuhnya .

Kita sudah telah terlalu baik dengan IMF sejak tahun 1997. Ironisnya sekarang kita merayakan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali dan Lombok dengan anggaran sebesar Rp.1 Triliun, tandasnya.

Sementara itu, banyak kalangan LSM yang menolak pertemuan IMF dan Bank Dunia. Akan tetap terus melanjutkan pertemuan di Bali meski tidak mendapat izin dari Polda Bali, kata Rahmat dari AGRA.

Dimulai dari sejak tanggal 1 Oktober 2018, ormas buruh melakukan demo ke Kantor Partai Nasdem yang terletak di Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat.

Yang Menterinya melangkah terlalu jauh dari restorasi menjadi liberal dalam setiap mengambil kebijakan dengan terus melakukan impor sampai ke soal pangan, jelas Iqbal dari KSPI. (Erwin Kurai/pr)

Komentar